Berdirinya Kota Yogyakarta berawal dari
adanya Perjanjian Gianti pada Tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani
Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Hartingh atas nama
Gubernur Jendral Jacob Mossel. Isi Perjanjian Gianti : Negara Mataram dibagi
dua : Setengah masih menjadi Hak Kerajaan Surakarta, setengah lagi menjadi Hak
Pangeran Mangkubumi. Dalam perjanjian itu pula Pengeran Mangkubumi diakui
menjadi Raja atas setengah daerah Pedalaman Kerajaan Jawa dengan Gelar Sultan
Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama
Khalifatullah.
Adapun daerah-daerah yang menjadi
kekuasaannya adalah Mataram (Yogyakarta), Pojong, Sukowati, Bagelen, Kedu,
Bumigede dan ditambah daerah mancanegara yaitu; Madiun, Magetan, Cirebon,
Separuh Pacitan, Kartosuro, Kalangbret, Tulungagung, Mojokerto, Bojonegoro,
Ngawen, Sela, Kuwu, Wonosari, Grobogan.
Setelah selesai Perjanjian Pembagian
Daerah itu, Pengeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I segera
menetapkan bahwa Daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama
Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribukota di Ngayogyakarta (Yogyakarta).
Ketetapan ini diumumkan pada tanggal 13 Maret 1755.
Tempat yang dipilih menjadi ibukota dan
pusat pemerintahan ini ialah Hutan yang disebut Beringin, dimana telah ada
sebuah desa kecil bernama Pachetokan, sedang disana terdapat suatu pesanggrahan
dinamai Garjitowati, yang dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono II dulu dan namanya
kemudian diubah menjadi Ayodya. Setelah penetapan tersebut diatas diumumkan,
Sultan Hamengku Buwono segera memerintahkan kepada rakyat membabad hutan tadi
untuk didirikan Kraton.
Sebelum Kraton itu jadi, Sultan
Hamengku Buwono I berkenan menempati pasanggrahan Ambarketawang daerah Gamping,
yang tengah dikerjakan juga. Menempatinya pesanggrahan tersebut resminya pada
tanggal 9 Oktober 1755. Dari tempat inilah beliau selalu mengawasi dan mengatur
pembangunan kraton yang sedang dikerjakan.
Setahun kemudian Sultan Hamengku Buwono
I berkenan memasuki Istana Baru sebagai peresmiannya. Dengan demikian
berdirilah Kota Yogyakarta atau dengan nama utuhnya ialah Negari Ngayogyakarta
Hadiningrat. Pesanggrahan Ambarketawang ditinggalkan oleh Sultan Hamengku
Buwono untuk berpindah menetap di Kraton yang baru. Peresmian mana terjadi
Tanggal 7 Oktober 1756
Kota Yogyakarta dibangun pada tahun
1755, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri
Sultan Hamengku Buwono I di Hutan Beringin, suatu kawasan diantara sungai
Winongo dan sungai Code dimana lokasi tersebut nampak strategi menurut segi pertahanan
keamanan pada waktu itu Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri
Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam
pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY dari Presiden RI,
selanjutnya pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat yang
menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah
Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD
1945. Dan pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua
yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta
akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII
bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional
Meskipun Kota Yogyakarta baik yang
menjadi bagian dari Kesultanan maupun yang menjadi bagian dari Pakualaman telah
dapat membentuk suatu DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh
kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman, tetapi Kota Yogyakarta belum
menjadi Kota Praja atau Kota Otonom, sebab kekuasaan otonomi yang meliputi
berbagai bidang pemerintahan massih tetap berada di tangan Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta.
Kota Yogyakarta yang meliputi daerah
Kasultanan dan Pakualaman baru menjadi Kota Praja atau Kota Otonomi dengan
lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, dalam pasal I menyatakan bahwa
Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta
beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede
dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri. Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota
Yogyakaarta.
Untuk melaksanakan otonomi tersebut
Walikota pertama yang dijabat oleh Ir.Moh Enoh mengalami kesulitan karena
wilayah tersebut masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan
statusnya belum dilepas. Hal itu semakin nyata dengan adanya
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, di
mana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta
sebagai Tingkat II yang menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta.
Selanjutnya Walikota kedua dijabat oleh
Mr.Soedarisman Poerwokusumo yang kedudukannya juga sebagai Badan Pemerintah
Harian serta merangkap menjadi Pimpinan Legislatif yang pada waktu itu bernama
DPR-GR dengan anggota 25 orang. DPRD Kota Yogyakarta baru dibentuk pada
tanggal 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang sebagai hasil Pemilu 1955.
Dengan kembali ke UUD 1945 melalui
Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti
dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah, tugas Kepala Daerah dan DPRD dipisahkan dan dibentuk Wakil Kepala
Daerah dan badan Pemerintah Harian serta sebutan Kota Praja diganti Kotamadya
Yogyakarta.
Atas dasar Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966
dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
di Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, DIY merupakan Propinsi dan
juga Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan sebutan Gubernur
Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta yang tidak terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara
pengankatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya, khususnya bagi
beliiau Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII.
Sedangkan Kotamadya Yogyakarta merupakan daerah Tingkat II yang dipimpin oleh
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dimana terikat oleh ketentuan masa
jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi kepala Daerah Tingkat II seperti
yang lain.
Seiring dengan bergulirnya era
reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom
semakin mengemuka, maka keluarlah Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah menyelenggarakan otonomi
daerah secara luas,nyata dan bertanggung jawab. Sesuai UU ini maka
sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta
sedangkan untuk pemerintahannya disebut denan Pemerintahan Kota Yogyakarta
dengan Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya.
sumber : http://www.jogjakota.go.id/about/sejarah-kota-yogyakarta
Ada ingin sewa proyektor dengan harga terjangkau, serahkan semua pada CIA MEDIA JOGJA , Hubungi kami di :
085 640 621 752 (CS 1)
085 743 318 914 (CS 2)
085 743 319 269 (CS 3)
085 640 621 653 (CS 4)
